Mojosari Jadi Kandidat Ibu Kota Baru, Pemkab Mojokerto Gelar Konsultasi Publik
Diskominfo Kabupaten Mojokerto - Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Konsultasi Publik Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto pada Selasa (3/2) pagi di Aston Mojokerto Hotel & Conference Center. Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat daerah, DPRD, Forkopimda, akademisi, serta perwakilan masyarakat dari berbagai unsur organisasi, lembaga, dan instansi.
Sekitar 175 peserta hadir dalam forum yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh kepada masyarakat terkait urgensi dan pertimbangan pemindahan ibu kota, sekaligus menghimpun aspirasi publik sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Jawa Timur, serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Materi yang disampaikan meliputi kebijakan penataan daerah melalui pemindahan ibu kota, persyaratan administratif sesuai regulasi, hingga kajian identifikasi dan kelayakan lokasi calon ibu kota Kabupaten Mojokerto.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota telah terakomodasi dalam Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045 serta Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029.
“Artinya, rencana ini sudah selaras dengan visi, misi, dan selaras kebijakan pembangunan daerah, serta sinkron dengan dokumen perencanaan nasional maupun provinsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, menekankan bahwa konsultasi publik ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan seluruh pihak terkait pemindahan ibu kota. Ia menyoroti hasil kajian feasibility study yang dilakukan oleh ITS, yang merekomendasikan Kecamatan Mojosari sebagai lokasi terpilih calon ibu kota.
“DPRD Kabupaten Mojokerto siap berkolaborasi bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan proses ini berjalan sesuai tata laksana dan undang-undang yang berlaku. Kami meyakini bahwa langkah ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Majapahit,” tegas Ayni.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota merupakan langkah strategis untuk menata wilayah perkotaan sekaligus memperkuat struktur perekonomian dan pemerataan pembangunan.
“Pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto saat ini masih berada di luar wilayah administrasi kabupaten, yakni di Kota Mojokerto. Kondisi tersebut tentunya tidak seirama jika dikaitkan dengan ketentuan regulasi serta arah kebijakan pemerintah dalam rangka penataan daerah,” jelasnya.
“Pemindahan ibu kota diharapkan dapat menghadirkan ikon daerah, titik nol pemerintahan, dan pusat ekonomi baru,” imbuhnya.
Albarraa menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan untuk menjauhkan pelayanan publik dari masyarakat, melainkan justru memastikan pelayanan diberikan secara merata dan berkeadilan. Ia juga menegaskan bahwa rencana ini telah sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, dan RTRW Kabupaten Mojokerto.
“Segala bentuk dukungan dari berbagai pihak tentunya akan sangat berarti bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dalam rangka pelaksanaan pemindahan ibu kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga keputusan yang kita buat hari ini dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang semakin maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.
Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap dukungan penuh masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota. Selain memperkuat daya saing daerah, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat perekonomian lintas sektor, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. (Prm;Foto:Ajb/Ng)