Lewat FKP RKPD 2027, Pemkab Mojokerto Perkuat Komitmen Pembangunan Partisipatif
Diskominfo Kabupaten Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan komitmennya terhadap perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Selasa (10/2) pagi.
Forum yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut mengusung tema 'Hilirisasi SDA dan Penyediaan Infrastruktur Menuju Transformasi Ekonomi Hijau dan Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan'. Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.
FKP RKPD 2027 dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Ketua Tim Penggerak PKK, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten setda, kepala perangkat daerah, camat, direktur BUMD, akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur masyarakat rentan dan termarjinalkan.
Dalam arahannya, Bupati Albarraa menegaskan bahwa FKP merupakan wujud nyata keterbukaan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
"FKP ini adalah ruang partisipasi publik yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa masukan masyarakat," ujar Bupati yang akrab disapa Gus Barra.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan yang baik harus lahir dari dialog, bukan sekadar proses administratif.
"Kami ingin setiap kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya dari meja birokrasi," tegasnya.
Gus Barra juga menyampaikan, visi pembangunan Kabupaten Mojokerto tetap berlandaskan Catur Abhipraya Mubarok, yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan melayani.
"Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berorientasi pada hasil, berdampak langsung bagi masyarakat, dan berkelanjutan," imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Bupati memaparkan capaian pembangunan daerah sepanjang 2025, termasuk raihan berbagai penghargaan nasional dan provinsi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta stabilitas pertumbuhan ekonomi.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Terkait kondisi fiskal, Gus Barra menyampaikan, penurunan dana transfer pusat menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RKPD 2027.
"Kondisi ini menuntut kita lebih cermat, inovatif, dan efisien dalam menyusun program pembangunan agar tetap berdampak maksimal," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, menyampaikan, FKP merupakan langkah strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
"Forum ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan target kinerja pemerintah daerah tahun 2027 dengan pelaksanaan RPJMD 2025–2029, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan," ujarnya.
Ia menambahkan, tematik pembangunan Mojokerto Tahun 2027 yang mengusung 'Akselerasi Nilai Tambah' harus difokuskan pada kebijakan yang memastikan seluruh sumber daya daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui pelayanan publik yang berkeadilan.
Menurutnya, meskipun Kabupaten Mojokerto berkontribusi sekitar 2,15–2,20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti tingkat pengangguran terbuka, kesenjangan ekonomi, serta daya beli masyarakat yang perlu terus ditekan.
" Intervensi kebijakan daerah harus diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi yang inklusif, terutama pada sektor-sektor padat karya seperti UMKM dan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Terkait infrastruktur, Ketua DPRD mendorong agar RKPD 2027 menargetkan peningkatan performa infrastruktur secara optimal, khususnya untuk mendukung konektivitas transportasi dan mobilitas masyarakat, termasuk pembangunan pusat pemerintahan baru yang dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dalam aspek lingkungan hidup, ia menekankan pentingnya penguatan kebijakan pelestarian lingkungan, mengingat luas tutupan hutan Kabupaten Mojokerto mencapai lebih dari 40 persen wilayah daratan. Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya penertiban aktivitas penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang belum berizin sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.
"Kekayaan alam harus dikelola secara berkelanjutan agar tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan hidup masyarakat," ujarnya.
Pada sektor sumber daya manusia, Ketua DPRD menegaskan bahwa peningkatan daya saing SDM harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan tematik akselerasi nilai tambah.
"Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, baik formal maupun nonformal, menjadi kunci agar masyarakat Kabupaten Mojokerto mampu menuntaskan wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas hidupnya," jelasnya.
Menutup sambutannya, Ayni Zuroh menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Mojokerto untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Sinergi ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan kami berharap Pokok-pokok Pikiran DPRD dapat terakomodasi secara optimal dalam RKPD 2027," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, mengatakan seluruh saran dan rekomendasi yang disampaikan akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.
"Partisipasi publik hari ini menjadi penentu kualitas RKPD yang akan kita susun,” tegasnya.
Bambang juga memaparkan sejumlah isu strategis daerah, antara lain peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, penuntasan kemiskinan berbasis satu sistem data, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, optimal digitalisasi layanan publik, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
"Isu-isu ini akan menjadi dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027,” jelasnya.
Forum berlangsung interaktif dengan diskusi dan penyampaian pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait kebutuhan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. (Dhn;Foto:Au/Ng)