Jelang Idul Adha tahun 2022, Gubernur Jatim Gelar Rakor PMK
Diskominfo Kabupaten Mojokerto - Dalam mempersiapkan menghadapi Idul Adha tahun 2022 di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rakor penanggulangan PMK. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati turut menghadiri rakor tersebut bersama sejumlah pejabat terkait.
Bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure Mirama, Malang. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Senin (30/5) pagi.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Khofifah mengimbau, jelang Idul Adha tahun 2022, seluruh kepala daerah diminta menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari gabungan baik dari TNI, Polri, dan instansi terkait dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di daerahnya masing-masing.
"Bupati dan Wali Kota, mohon segera mengeluarkan SK pembentukan Satgas PMK ini berkoordinasi denga Dandim dan Kapolres. Terutama di titik-titik pengumpulan hewan kurban. Sehingga hari ini harus lebih restriktif tempat di mana masyarakat bisa mengakses hewan kurban," ucapnya.
Lebih lanjut, Khofifah juga meminta Bupati/Walikota segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait panduan pemotongan hewan kurban. Salah satunya menentukan Rumah Potong Hewan (RPH) agar pemantauan agar lebih mudah.
Pengecekan dan pengawasan ini difokuskan di beberapa daerah Jawa Timur yang memiliki populasi sapi potong tertinggi, diantaranya yaitu, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bangkalan. “Karena daerah-daerah ini tidak hanya menjadi supplier hewan kurban di Jatim sendiri, tetapi juga wilayah lain bahkan sampai provinsi lain,” jelasnya.
Selain itu, Khofifah mengatakan para kepala daerah diminta untuk mengotakkan disetiap kecamatan atau desa dalam memberikan status bebas, tertular, dan terduga terjangkit wabah PMK. Selain mengotakkan wilayah, Bupati dan Walikota juga untuk menyiapkan anggaran pengadaan obat-obatan, operasional petugas vaksinasi PMK, dan sarana pendukung Pengendalian PMK.
“Kemudian juga melakukan pendataan jumlah hewan rentan PMK berbasis desa untuk kesiapan vaksinasi serta penyiapan SDM meliputi dokter hewan di Jatim sebanyak 950 orang dan paramedis veteriner sebanyak 1.500 orang. Ini untuk pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal,” ungkapnya.
Terkait dalam menjaga dan mengendalikan wabah PMK, Ikfina juga meminta jajaran TNI dan Polri ikut dalam membantu pengendalian PMK dalam pengawasan lockdown dan Isolasi daerah yang tertular dan membantu pengawasan penutupan sementara pasar hewan di daerahnya masing-masing. “Termasuk membantu pengawasan lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK,” ujarnya.
Selain itu menurut Khofifah, keberadaan TNI dan POLRI dalam sosialisasi pentingnya desinfeksi kandang dan lingkungan peternakan. “Sekaligus berperan dalam membantu pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal,” pungkasnya.
Sebagai informasi tercatat potensi ketersediaan ternak siap potong di Jawa Timur Tahun 2022 sejumlah 1,2 juta ekor. Untuk sapi dari populasi 5,2 juta ekor sapi (sapi potong dan sapi perah) terdapat ketersediaan 441.371 ekor sapi siap potong dan potensi hewan ternak kurban sebanyak 108.136 ekor.
Untuk kambing dari populasi 4,3 juta ekor kambing terdapat ketersediaan 659.270 ekor kambing siap potong dan potensi menjadi ternak kurban 161.521 ekor. Sedangkan untuk domba dari populasi 1,4 juta ekor domba terdapat ketersediaan 490.878 ekor domba siap potong dan potensi menjadi ternak kurban 120.265 ekor. (Prm;Foto:Khl/Dhn/Ar).