Diskominfo Kabupaten Mojokerto - Pemkab Mojokerto kembali menunjukkan keseriusan dan konsistensinya dalam mewujudkan rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Hal ini ditunjukkan dengan digelarnya Audiensi dan Konsultasi bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Selasa (21/9) sore. 

 

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, membeberkan bahwa rencana pemindahan pusat pemerintahan Bumi Majapahit sebenarnya sudah lama tercetus oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, namun realisasi rencana tersebut baru bisa benar-benar terlaksana pada periode kepemimpinannya kini.

 

"Amanah untuk memindahkan ibu kota ini sudah sangat lama sekali, akan tetapi hal ini baru bisa ditindaklanjuti atau baru bisa dikerjakan mungkin pada periode sekarang.” bebernya di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 

 

Lebih lanjut, menurut figur yang sering disapa sebagai Gus Bupati itu, pendampingan oleh Perwakilan BPKP dimaksudkan agar dapat membantu Pemkab Mojokerto dalam menyusun tahapan pembangunan secara tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Muhammad Albarraa turut menyatakan bahwa segala tambahan dan rekomendasi yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Jatim akan segera menjadi bahan pertimbangan oleh para jajarannya.

 

“Insya Allah saran dan evaluasi yang sudah disampaikan kepada kami akan menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam penganggaran di tahun-tahun berikutnya.” ucapnya. 

 

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu, menjelaskan bahwa perencanaan berbasis kinerja tidak cukup hanya menghasilkan kegiatan, laporan, atau output administratif. Akan tetapi sasaran pembangunan harus berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

 

“Inti utama dari perencanaan berbasis kinerja adalah kemampuan kita untuk merumuskan tujuan atau sasaran yang ingin kita capai harus berorientasi pada hasil," ujar Hasoloan Manalu.

 

Masih dalam paparan Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Hasoloan Manalu mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengalokasikan intervensi anggaran sebesar Rp350,27 miliar atau 13,48 persen dari total APBD untuk lima sektor prioritas pembangunan. Lima sektor yang menjadi objek evaluasi tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting.

 

“Kami melakukan evaluasi perencanaan penganggaran terutama untuk lima sektor yang diarahkan oleh BPKP Pusat, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting, yang juga secara nasional ini di-cascading (penyelarasan target) kemudian ke masing-masing pemerintah daerah,” ujar Hasoloan.

 

Sebagai penutup, Kepala Perwakilan BPKP itu memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Mojokerto untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Salah satunya dengan mengarahkan desain intervensi berdasarkan critical success factor atau faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

 

“Memperbaiki desain intervensi perencanaan dan penganggaran berdasarkan critical success factor, dimana faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai tujuan kita, anggarannya diarahkan kepada anggaran terbesar intervensi diarahkan kepada critical success factor tersebut,” kata Hasoloan. (Bad;Bhp;Foto:Jmt/Ng)