Bupati Mojokerto Hadiri Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
Diskominfo Kabupaten Mojokerto - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri secara langsung agenda Kick Off gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, di Grand Mercure, Malang, Rabu (10/8) pagi.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, agenda yang digelar kali ini, guna mengendalikan inflasi dari dampak ekonomi global agar harga pangan dapat dikendalikan.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Khofifah menjelaskan, terdapat empat langkah yang strategis dalam mengendalikan inflasi melalui 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
"Saat ini semua elemen strategis vertikal horisontal harus bergerak bersama baik secara lokal, regional maupun nasional," jelasnya.
Lanjut Khofifah, Ia juga mengatakan, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) ini juga membutuhkan strong partnership dan strong commitment diantara seluruh elemen strategis di negeri ini.
"Seperti aksi operasi pasar, gerakan pasar murah serta Kerjasama Antar Daerah (KAD)," ujarnya.
Dalam mengendalikan inflasi pangan, Gubernur Khofifah juga menjelaskan, Provinsi Jawa Timur juga aktif berkoordinasi baik lintas sektor secara vertikal maupun horisontal.
"Provinsi Jawa Timur aktif berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Kajati dan jajaran sampai tingkat bawah juga dengan Bupati atau Walikota dalam mengambil sebuah keputusan," ucapnya.
Selain itu, Khofifah juga menekankan, pentingnya pengendalian inflasi pangan akan berdampak signifikan bagi masyarakat, karena ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
"Inflasi Jawa Timur pada bulan Juli 2022 sebesar 0.61 persen month per month, dan angka ini termasuk cukup tinggi," ujarnya.
Khofifah juga mencontohkan, beberapa komoditi pangan seperti cabai merah dan bawang merah sudah menurun secara signifikan, kendati demikian untuk telur dan daging ayam masih diatas harga eceran tertinggi (HET).
"Memang 50 persen pakan ayam dan pakan ternak yang dari jagung, menurut para pertenak harganya relatif masih cukup tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan oleh pemerintah," bebernya.
Khofifah juga menjelaskan, saat terjadinya inflasi seperti saat ini, sangat dibutuhkan intervensi efektif dari kepala daerah, maka sangat dibutuhkan panduan regulasi dari pusat yang clear yang bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah.
"Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang secara year on year sebesar 5,74 persen tertinggi di Indonesia. Angka ini juga menjadikan Jawa Timur sebagai lokomotif perekenomian nasional," jelasnya.
Selain itu, posisi Jawa Timur saat ini sebagai lumbung pangan nasional yang membuat Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting dalam mengendalikan inflasi pangan, maka dari itu, Khofifah juga mengatakan kerjasama antar daerah telah rutin dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, seperti kegiatan misi dagang Provinsi Jawa Timur yang melibatkan pengusaha dan pedagang dengan Provinsi lainnya di Indonesia.
"Kami ini hampir setiap bulan melakukan misi dagang dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, ini salah satunya tersupport sangat signifikan dari misi dan antar pulau antar provinsi," jelasnya.
Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh kepala daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur agar saling mengupdate bersama terkait harga pangan didaerahnya masing-masing.
"Bahwa ada suasana yang harus dibangun seperti harapan Gubernur Bank Indonesia yaitu menurunkan (inflasi pangan) maksimal lima persen sampai enam persen," pungkasnya. (Prm/Ar)