Bupati Albarra Kukuhkan TP PKK Kabupaten Mojokerto 2025-2030, Soroti Isu Pernikahan Dini dan Bahaya Narkoba
Diskominfo Kabupaten Mojokerto - Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi mengukuhkan Ketua dan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto periode 2025–2030. Prosesi pengukuhan berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Jumat (14/11), dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarra. Momentum itu sekaligus dirangkaikan dengan Pertemuan Rutin Pleno PKK bertema “Komunikasi Efektif dalam Berorganisasi.”
Pengukuhan para pengurus ini berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/389/HK/416-012/2025. Sebanyak 200 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, mulai pengurus PKK kabupaten, Dharma Wanita, TP PKK kecamatan, hingga organisasi perempuan seperti PERWOSI dan GOW.
Dalam susunan kepengurusan yang dibacakan, Shofiya Hanak Al Barra ditetapkan sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto. Ia didampingi sejumlah ketua bidang, di antaranya Widia Puji Astuti (Pembinaan Karakter Keluarga), Sri Bambang Eko (Pendidikan dan Ekonomi Keluarga), dr. Linda Teguh Gunarko (Penguatan Ketahanan Keluarga), dan Ny. dr. Amellia Fitri Octavian (Kesehatan dan Lingkungan Keluarga).
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Shofiya Hanak Al Barra mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa PKK harus hadir sebagai energi positif dalam meningkatkan kualitas keluarga.
“Tantangan zaman terus berkembang, namun semangat pengabdian kita tidak boleh padam. Mari kita terus bergerak, berinovasi, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan keluarga yang berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia.”
Shofiya juga menyampaikan agar seluruh pengurus mampu menjadi inspirasi, memperkuat sinergi, dan terus belajar agar PKK semakin bermanfaat bagi masyarakat. “Mari kita wujudkan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera,” ajaknya.
Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pengurus sebelumnya yang dinilainya telah memberikan fondasi kuat bagi keberlanjutan program PKK.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra dalam sambutannya menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia dan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus menyelaraskan program dengan kebijakan daerah, terutama terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Bupati juga menyoroti isu pernikahan dini yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian serius.
“Pernikahan dini dinilai dapat berdampak negatif terhadap psikologis anak, meningkatkan risiko perceraian, serta menambah angka kemiskinan. Saya berharap PKK turut aktif memerangi praktik tersebut melalui edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Bupati Albarra mengingatkan para kader PKK untuk memperkuat peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut ibu sebagai garda terdepan dalam menjaga anak-anak dari pengaruh buruk lingkungan.
“Melalui gerakan PKK, mari kita perkuat edukasi, pendampingan, dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang tangguh dan bangsa yang bermartabat,” ungkapnya.
Pada sesi akhir sambutannya, Bupati Albarra memberikan apresiasi atas kontribusi nyata TP PKK dalam upaya penurunan angka stunting. Berkat kerja keras berbagai pihak, Kabupaten Mojokerto berhasil meraih Dana Insentif Fiskal sebesar Rp6,9 miliar pada Tahun Anggaran 2025.
Melalui pengukuhan ini, Pemkab Mojokerto berharap TP PKK periode 2025-2030 dapat semakin solid dan inovatif dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Kegiatan pleno kali ini juga diisi dengan penyampaian materi tentang komunikasi organisasi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Dengan dukungan pemerintah, organisasi perempuan, dan seluruh kader hingga tingkat desa, Kabupaten Mojokerto menargetkan gerakan pemberdayaan keluarga dapat berjalan lebih progresif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Prm;Foto:Aul/Ng)