Terapkan Hukuman Sesuai UU, Forkopimda Kabupaten Mojokerto Terima Penghargaan Kemen PPPA

Menjadi daerah yang pertama menerapkan hukuman terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan undang-undang (UU), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Penganugerahan penghargaan oleh Nahar, Deputi Bagian Perlindungan Anak Kemen PPPA itu berlangsung di Pendopo Pemkab Mojokerto, Kamis (29/8/2019). Penerima penghargaan, yakni Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kejaksanaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto serta Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kemen PPPA menilai, proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Mojokerto kali ini sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2016. Kabupaten Mojokerto merupakan daerah pertama yang menerapkan hal itu pasca pengesahan UU tersebut.  

“Ini prosesnya yang kita apresiasi dan kita beri penghargaan, karena ini (daerah, red) yang pertama menerapkan putusan sesuai UU Nomor 17 tahun 2016. Mulai dari korban melapor ke polisi, proses penyidikannya, penututannya hingga putusan majelis hakim semua sesuai undang-undang,” kata Nahar.

Menurutnya, ada dua hal menarik dalam penyelesaian kasus tersebut yang perlu mendapatkan apresiasi. “Di sini jaksa menuntut 17 tahun penjara, lebih banyak lima tahun dari aturan. Hal kedua, majelis hakim menurunkan tuntutan menjadi 12 tahun dan menambah dua tahun hukuman kebiri kimia,” terangnya.

Selain menganugerahkan penghargaan dari Kemen PPPA kepada Forkopimda Kabupaten Mojokerto, lanjut Nahar, tujuannya datang ke Kabupaten Mojokerto ini juga untuk memulai tahap penanganan lanjutan terhadap korban. “Tujuan yag tidak kalah penting kami datang ke sini, kami ingin bertemu korban dan juga pelaku. Kami memulai tahap penanganan lanjutan pasca kejadian,” imbuhnya.

Dengan terselesaikanya perkara tersebut, Nahar berharap melalui rapat koordinasi bersama steakholder ini bisa menjadi pelajaran penting dan motivasi untuk berkembang di kemudian hari. “Kami berharap, selanjutnya para steakholder ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik, terutama tindakan perlindungan terhadap korban pasca kejadian,” harapnya. (Khl/Ar).