Pengelolaan Anggaran Pemdes 2020, Bupati Mojokerto Minta Kades Jauhi Korupsi

Mengawali 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melakukan pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes). Dalam kesempatan ini, Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menekankan agar kepala desa menghindari segala bentuk tindak pidana korupsi.

“Saya minta perencananaan dan pengelolaan anggaran di pemerintah desa, dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab para aparaturnya. Jauhi segala bentuk perilaku korupsi, dan teruslah berinovasi,” tegas Pungkasiadi, Rabu (29/01) di Pendopo Graha Majatama.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah membawa perubahan paradigma dari “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”. Artinya desa dituntut siap untuk menata, mengelola, dan berkembang.

Pungkasiadi menambahkan, terkait sistem pemerintahan saat ini yang menuntut transparansi, semua kades agar tidak takut menjalankan semua aturan dan regulasi yang ada. Sebab semua kesulitan yang dihadapi, bisa diselesaikan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Tidak usah takut untuk menjalankan semua regulasi dan prosedur. Kita memang dituntut profesional dan transaparan. Utamakan komunikasi dan koordinasi, itu sangat penting untuk menghindari kesalahan yang bisa saja terjadi. Ikuti semua arahan di pembinaan hari ini dengan serius,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, selaku leading sektor penyelanggara acara melaporkan, seluruh peserta pembinaan yang berjumlah 258 orang kades se-Kabupaten Mojokerto telah dibagi menjadi 4 gelombang.

"Kami telah membagi peserta pembinaan menjadi 4 gelombang. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 29 Januari hingga 12 Februari 2020 di Hotel Grandwhiz Trawas. Pembinaan ini kita laksanakan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa, sebagai leader di masyarakat yang menjembati pemerintah dengan masyarakat," kata Ardi.

Ardi berharap, para kades dapat meningkatkan pelayanan publik dengan mendukung penataan pemerintahan desa yang baik diawali pada 2020 ini hingga masa jabatannya berakhir nanti.

Dalam agenda kali ini, hadir juga Sekdakab Herry Suwito, Assiten, Camat se-Kabupaten Mojokerto dan OPD terkait ini, ditutup dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Pungkasiadi. (Khl/Ar).