Ciptakan Pilkades Damai, Wabup Mojokerto Ajak Calon Kades Fair Play

Guna menciptakan situasi kamtibmas di Kabupaten Mojokerto tetap kondusif selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 23 Oktober mendatang, Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Pungkasiadi mengajak para calon kepala desa untuk fair play.

Hal itu diungkapkan Pungkasiadi di depan 39 orang calon kepala desa dari 14 desa di Kecamatan Kutorejo serta ratusan warga Kutorejo dan Camat Kutorejo Budiono, pada kesempatan rembuk desa, Rabu (18/9/2019) pagi.

“Dapat kami laporkan bahwa suasana di Kecamatan Kutorejo terpantau kondusif. Persiapan Pilkades 2019 juga demikian. Semuanya adem. Tidak ada konflik, maupun permasalahan. Kami ada 39 calon dari 14 desa, yang siap maju bertanding secara fair dan tertib,” ujar Budiono.

Budiono juga menyatakan dukungannya secara penuh terhadap program-program pembangunan Pemkab Mojokerto yang manfaatnya telah dirasakan secara nyata khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.  

Tentang Pilkades serentak, Pungkasiadi menambahkan tentang pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi. Hal tersebut penting, demi menjaga kesatuan dan persatuan.

“Pilkades serentak tahun 2019, sudah di depan mata. 23 Oktober mendatang kita sudah bisa ikut berpartisipasi untuk memilih. Harus terus diingat, beda pilihan itu biasa. Sudah lumrah. Kalau sudah ya sudah (pelaksanaan Pilkades serentak). Masyarakat kita harus bisa dewasa dalam berdemokrasi,” kata Pungkasiadi.

Seperti beberapa kegiatan rembuk desa yang sudah dilakukan sebelumnya, wabup juga menyerahkan Bantuan Keuangan (BK) Desa pada lima desa di Kecamatan Kutorejo. Lima desa penerima bantuan antara lain Desa Simbaringin Rp 300 juta, Kutorejo Rp 300 juta, Jiyu Rp 300 juta, Karangasem Rp 300 juta, dan Desa Kanigoro Rp 400 juta.

Wabup menegaskan pemberian BK desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Hal ini guna menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian Kabupaten Mojokerto. Namun hal tersebut juga butuh sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Pembangunan dimulai dari desa sesuai instruksi pusat. Prinsip kami adalah pemerataan di segala bidang. Pembangunan ada skalanya. Tentu yang prioritas akan kita dahulukan. Mulai kesehatan, pendidikan, SDM, pariwisata, dan tentunya tetap meneruskan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (Khl/Ar).