10 Ribu Warga Mojokerto Terancam Tak Bisa Nyoblos di Pilkada 2020

Diskominfo Kabupaten Mojokerto - Berdasarkan update data penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, sedikitnya ada 10 ribu warga Kabupaten Mojokerto yang terancam tak bisa menyalurkan hak pilihnya di Pemilihan Bupati (Pilbup) 9 Desember mendatang. 

Sekitar 10.327 warga Kabupaten Mojokerto ini didapati belum menjalani perekaman KTP elektronik (e-KTP). Jumlah tersebut, terdiri dari 6.226 laki-laki dan 4.101 perempuan yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari jumlah tersebut, masih didominasi oleh pemilih pemula yang baru genap berusia 17 pada 9 Desember nanti. 

Sebelumnya, mereka tidak masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) dan perbaikan data pemilih sebelum penetapan DPT yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto pada, 16 Oktober lalu. 

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus mengakomodir warga yang administrasi kependudukannya (adminduk) belum terdata dalam sistem integrasi e-KTP. 

"Kami juga membuka pelayanan di hari Sabtu dan Minggu. Layanan tersebut untuk memberikan jaminan kepada warga agar bisa melakukan pemakaman e-KTP agar bisa menggunakan hak suaranya di Pilbup nanti," ujar Bambang, Selasa (17/11). 

Bambang menambahkan, Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto telah memberlakukan pelayanan di hari Sabtu dan Minggu sejak libur panjang lalu. Dengan pelayanan di hari libur tersebut, diharapkan proses pendataan adminduk bisa efektif. 

"Iya data awal memang ada 10.327 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Namun, saat ini sudah ada 2.500 warga yang sudah terekam dalam sistem e-KTP. Kita juga minta pemerintahan desa untuk memverifikasi warganya agar segera melakukan perekaman," katanya. 

Mantan Kepala Inspektorat ini menegaskan, jika proses pendataan adminduk berjalan sesuai harapan, hak pilih warga tetap bisa digunakan dalam pemungutan suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. (Khl/Ar).